IniSulawesi.Com,Buol, (01/10/2025) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buol menggelar aksi mimbar bebas di Tugu Lampu Merah, Kelurahan Leok II, Rabu (1/10/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kepemimpinan Bupati Buol yang dinilai penuh masalah, mulai dari absensi kepemimpinan, arah program kerja yang tidak jelas, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, hingga terlalu banyak pencitraan.
Ketua Umum HMI Cabang Buol Arman A. Hala menyampaikan bahwa kritik ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, ada beberapa poin penting yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah daerahPertama, Bupati Buol dinilai terlalu sering meninggalkan daerah dengan alasan melobi anggaran ke pemerintah pusat. Namun, HMI Cabang Buol menilai perjalanan tersebut justru lebih banyak menghabiskan anggaran tanpa kejelasan hasil yang diperoleh. “Rakyat Buol hari ini justru membutuhkan kehadiran pemimpin di tengah-tengah persoalan nyata, seperti jalan berlubang di dalam kota, sampah berserakan, hingga jembatan penghubung antara Desa Lamadong dan Guamonial yang tak kunjung diperbaiki,” tegasnya.
Kedua, terkait 100 hari pertama kerja, HMI Cabang Buol menilai tidak ada arah yang jelas dalam pelaksanaan program. Banyak program yang dicanangkan tetapi tidak tuntas, serta tidak ada target penyelesaian yang terukur. “Yang kami bicarakan adalah 100 hari pertama kerja, bukan program prioritas 100 hari kerja. Seharusnya, ada pencapaian konkret yang bisa dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Ketiga, penggunaan anggaran juga dipersoalkan. HMI menyebut adanya “anggaran sesat” karena di tengah kondisi efisiensi keuangan daerah, pemerintah justru mengadakan mobil dinas baru. Menurut HMI, kebijakan tersebut bukanlah kebutuhan mendesak dan hanya menambah beban anggaran daerah.
Keempat, HMI menilai Bupati Buol terlalu sibuk melakukan pencitraan di media sosial. Salah satu yang disorot adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Pada tanggal 7 Agustus 2025, situs resmi pemerintah daerah telah mengumumkan bahwa BLK telah membuka pelatihan bahasa Jepang, bahasa Arab, dan kebudayaan. Namun, pada September 2025, muncul pemberitaan dari media lain yang menyebut progres pembangunan BLK baru mencapai 70% untuk mess dan rumah dinas serta 40% untuk aula.
“Lalu, di mana sebenarnya pelatihan itu dilaksanakan? Jika alasannya belum ada gedung, mengapa BLK sudah melaksanakan programnya, sementara pembangunan belum rampung? Begitu juga soal PSDKU UNTAD yang baru dijanjikan akan dibuka tahun 2026. Kenapa BLK bisa lebih dulu, padahal bangunannya saja belum selesai?” ungkap HMI Cabang Buol.
Melalui aksi ini, HMI Cabang Buol menegaskan bahwa evaluasi 100 hari kepemimpinan Bupati Buol perlu menjadi perhatian serius. “Kami mengajak masyarakat untuk kritis terhadap jalannya pemerintahan. Pemimpin harus hadir, program harus jelas, anggaran harus tepat sasaran, dan pencitraan jangan menutupi realitas di lapangan,” tutupnya.
