IniSulawesi.Com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Buol menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh layanan keuangan formal.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo atau yang akrab disapa Utat Bowo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, TPAKD didorong menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif menjembatani kebutuhan masyarakat dengan lembaga keuangan, termasuk dalam memfasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan milik negara.
Salah satu arah kebijakan yang dibahas adalah peningkatan penyaluran kredit bagi masyarakat. Berdasarkan paparan yang disampaikan, penyaluran kredit yang pada 2026 mencapai lebih dari Rp54 triliun ditargetkan meningkat hingga Rp400 triliun pada 2027.
Sasaran pembiayaan tersebut meliputi petani, nelayan, pedagang, peternak, pelaku UMKM, hingga masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi perhatian dalam upaya memperluas pemerataan akses keuangan.
Bagi Kabupaten Buol, kebijakan ini dinilai berpotensi membuka ruang pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat produktif. Akses kredit yang lebih mudah diharapkan dapat membantu pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat perekonomian masyarakat.
Selain memperluas pembiayaan, kemudahan akses layanan keuangan formal juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir maupun pinjaman ilegal yang berisiko menimbulkan beban utang berlebihan.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Buol menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bergerak cepat membangun sinergi dengan lembaga keuangan dan Himbara agar peluang pembiayaan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
“Pemda Buol akan gerak cepat menangkap peluang ini demi masyarakat Buol. Kita akan bersinergi dengan semua lembaga keuangan dan Himbara untuk membantu kemudahan masyarakat mendapatkan akses keuangan, baik berupa bantuan, hibah, maupun pinjaman,” ujar Utat Bowo.
Ke depan, tindak lanjut di tingkat daerah menjadi faktor penting agar kebijakan perluasan akses keuangan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan dapat memperkuat pendataan calon penerima manfaat, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, serta mengoordinasikan persyaratan pembiayaan dengan perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami skema kredit, memenuhi ketentuan yang berlaku, dan memanfaatkan pembiayaan secara bertanggung jawab.
Perluasan akses kredit tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat Buol untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
