IniSulawesi.Com, BOLMONG – (15/02/2026) Wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kini bukan lagi sekadar aspirasi politik atau romantisme kewilayahan. Ia telah bertransformasi menjadi diskursus serius yang menuntut kalkulasi rasional dan argumentasi berbasis data. Di tengah kebijakan moratorium pemekaran yang masih membayangi, sebuah pertanyaan fundamental muncul ke permukaan: Secara realistis, mampukah BMR berdiri tegak secara ekonomi tanpa ketergantungan kronis pada transfer fiskal pusat?
Dalam mengukur kelayakan sebuah Daerah Otonom Baru (DOB), indikator utama bukan sekadar melimpahnya sumber daya alam, melainkan ketangguhan fiskalnya. Rasio Kemandirian Fiskal menjadi kompas penentu; sebuah daerah dinilai sehat apabila mampu membiayai belanja rutin—terutama belanja pegawai—melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Paradoks Daerah Kaya dengan Ruang Fiskal Terbatas
Data APBD dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025 dari lima daerah penyusun BMR menunjukkan tantangan yang nyata namun paradoksal. Secara agregat, beban belanja pegawai di lima daerah ini berada pada kisaran Rp. 1,3 triliun hingga Rp. 1,5 triliun. Di sisi lain, total PAD gabungan masih tertahan di angka Rp. 300 miliar hingga Rp. 350 miliar.
Artinya, dalam status quo saat ini, PAD hanya mampu menopang sekitar 22–25 persen beban belanja pegawai. Namun, angka ini bukanlah cerminan potensi yang sesungguhnya. Rendahnya rasio ini terjadi karena instrumen pajak provinsi yang bernilai tinggi—seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar—saat ini masih mengalir ke kas provinsi induk (Sulawesi Utara). BMR saat ini ibarat raksasa yang tangannya terikat; ia memiliki sumbernya, namun tidak memegang kuncinya.
Reposisi Kewenangan: Mengunci Pendapatan Strategis
Transformasi menjadi provinsi akan mengubah peta jalan pendapatan secara radikal. Aktivitas pertambangan emas dan industri di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), misalnya, selama ini menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah. Dengan status provinsi, kewenangan atas Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, serta porsi Dana Bagi Hasil (DBH) royalti pertambangan akan sepenuhnya bergeser ke kas BMR.
Kalkulasi makro menunjukkan bahwa dengan penguasaan instrumen pajak provinsi, potensi PAD BMR dapat terdongkrak dua hingga tiga kali lipat. Namun, kedaulatan sejati tidak boleh dibangun di atas pasir. Ketergantungan pada sektor tambang yang fluktuatif harus diimbangi dengan diversifikasi ekonomi melalui “Sabuk Pengaman” ekonomi biru dan hijau.
Pemetaan Potensi: Lima Pilar Kekuatan BMR
Setiap jengkal tanah di Totabuan menyimpan spesialisasi ekonomi yang saling menguatkan:
- Bolaang Mongondow (Lumbung Energi & Pangan): Sebagai kabupaten induk, Bolmong tetap menjadi jangkar dengan cadangan emas masif di Bakan dan potensi industri semen. Di sektor hijau, wilayah ini adalah lumbung padi utama Sulawesi Utara yang menjamin ketahanan pangan regional.
- Kota Kotamobagu (Simpul Jasa & Urban Economy): Sebagai calon ibu kota, Kotamobagu akan bertransformasi dari pusat jasa regional menjadi pusat administrasi dan bisnis modern. Sektor perhotelan, perbankan, dan ekonomi kreatif—termasuk komoditas unggulan Kopi Bilalang—akan menjadi mesin utama PAD melalui pajak sektor jasa.
- Bolaang Mongondow Utara (Sentra Akuakultur & Hortikultura): Dengan proyek strategis nasional tambak udang terintegrasi seluas ratusan hektare, Bolmut diproyeksikan menjadi eksportir utama. Selain itu, potensi lahan bawang merah seluas 5.297 hektare memperkuat posisinya sebagai produsen hortikultura.
- Bolaang Mongondow Selatan (Gerbang Ekonomi Biru): Menghadap Teluk Tomini, Bolsel adalah masa depan pariwisata bahari dan perikanan tangkap. Kekayaan bawah lautnya yang kelas dunia bukan hanya aset konservasi, tapi juga magnet investasi pariwisata eksklusif.
- Bolaang Mongondow Timur (Agrowisata & Energi Hijau): Memadukan kesuburan dataran tinggi Modayag untuk hortikultura dan kopi Arabika, dengan potensi energi panas bumi (geothermal) serta pertambangan rakyat yang terkelola.
Proyeksi Menuju Kemandirian
Dengan asumsi tata kelola yang efektif sejak tahun pertama, optimalisasi pajak daerah secara agresif, dan hilirisasi di sektor pertanian serta perikanan, BMR membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk mencapai fase “Mandiri Fiskal” dengan rasio di atas 40 persen.
Dalam skenario optimistis—didukung stabilitas harga emas dan operasional penuh tambak udang Bolmut—dalam kurun 5 hingga 8 tahun, BMR berpotensi menjadi daerah dengan fondasi ekonomi paling tangguh di Indonesia Timur. Struktur APBD tidak lagi akan habis untuk belanja rutin, melainkan dialokasikan secara masif untuk infrastruktur produktif.
Pada akhirnya, pembentukan Provinsi BMR bukan sekadar menambah struktur birokrasi atau membagi kekuasaan. Esensinya adalah pendekatan pelayanan dan kedaulatan pengelolaan. Memastikan bahwa setiap tetes keringat dan kekayaan dari Tanah Totabuan dikelola sedekat mungkin dengan rakyatnya.
Fajar kemandirian itu kini mulai nampak. Ia tidak hadir melalui retorika di panggung politik, melainkan melalui konsistensi perencanaan, disiplin fiskal, dan kepemimpinan yang visioner. BMR adalah agenda yang terukur, sebuah masa depan yang bukan lagi utopia, melainkan keniscayaan yang tinggal menunggu waktu.
(Oleh : Subagio Manggopa, Penulis merupakan Tokoh Pemuda Bolaang Mongondow)
Pewarta : Zulkifly Manggopa
