IniSulawwsi.Com, BUOL — Pemerintah Kabupaten Buol menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buol. Penyampaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Buol menegaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 tidak hanya merupakan pemenuhan tahapan administrasi pemerintahan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.
Penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu acuannya adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 mengenai rancangan alokasi TKD Tahun 2027.
Penyesuaian transfer pusat yang mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya turut memengaruhi perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Buol pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp909,80 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar 0,05 persen dibandingkan penetapan APBD 2026 sebesar Rp909,39 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp102,62 miliar atau meningkat sekitar 7,22 persen. Peningkatan tersebut diarahkan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya.
Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp792,01 miliar, turun sekitar 0,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp909,80 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 3,40 persen dibandingkan penetapan APBD 2026 yang mencapai Rp941,82 miliar.
Meski secara keseluruhan belanja daerah mengalami penyesuaian, alokasi belanja modal justru direncanakan meningkat 18,08 persen menjadi Rp90,06 miliar. Kenaikan ini menjadi salah satu komponen penting dalam struktur RAPBD 2027.
Adapun belanja operasi direncanakan sebesar Rp723,77 miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp93,95 miliar.
Dalam penyusunan RAPBD tersebut, Pemkab Buol juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 13 Tahun 2026.
Tema pembangunan yang diusung adalah Mengembangkan Sektor Pertanian dan SDA Berkelanjutan sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting.
Tema tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Buol, yakni mewujudkan Buol Agamis sebagai daerah agropolitan yang maju dan berkelanjutan.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam agenda prioritas pembangunan. Pertama, memperkuat sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama peningkatan produksi beras melalui optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.
Kedua, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan memberikan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah, warga perdesaan, dan kelompok rentan.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan generasi muda, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta dukungan terhadap PSDKU.
Keempat, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk menunjang pelayanan dasar, distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.
Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan dan transformasi digital melalui pembenahan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efisiensi dan transparansi.
Keenam, memastikan setiap program pembangunan berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Kebijakan RAPBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan ketahanan pangan.
Di akhir penyampaiannya, Pemkab Buol menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal proses pembahasan RAPBD 2027.
Melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol.

