IniSulawesi.Com, Pohuwato, — Senin, (14/12/2025) Intermediate Training Latihan Kader II (LK-II) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato menghasilkan lima rekomendasi strategis yang menitikberatkan pada isu lingkungan hidup sebagai pijakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato.
Kegiatan kaderisasi tingkat lanjut ini berlangsung pada 8–14 Desember 2025 di Balai Diklat BKPP Pohuwato dan diikuti oleh 33 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selama pelaksanaan LK-II, para peserta terlibat dalam rangkaian diskusi kritis, kajian akademik, serta analisis mendalam terhadap persoalan lingkungan di Pohuwato yang dinilai kian terancam akibat kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
Koordinator Steering Committee LK-II HMI Cabang Pohuwato, Andi Muh. Maulana Asmar, menegaskan bahwa lima rekomendasi yang dihasilkan merupakan sikap resmi organisasi dan menjadi panduan perjuangan HMI dalam mengawal kebijakan publik di daerah.
“Kerusakan lingkungan yang terjadi di Pohuwato menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan masih menyisakan persoalan serius. HMI Cabang Pohuwato menolak model pembangunan yang mengorbankan lingkungan hidup. Lima rekomendasi ini menjadi peringatan keras kepada pemerintah daerah agar segera melakukan koreksi kebijakan,” ujar Andi.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut tidak akan berhenti sebagai dokumen formal semata. HMI Cabang Pohuwato berkomitmen untuk mengawal dan mengantarkan rekomendasi itu melalui langkah-langkah konkret, termasuk advokasi kebijakan dan gerakan sosial yang terukur.
“Rekomendasi ini tidak akan kami biarkan tersimpan di meja birokrasi. Jika pemerintah daerah mengabaikannya, HMI akan hadir sebagai kekuatan kontrol dan tekanan publik demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Pohuwato,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan LK-II Tingkat Nasional ini, HMI Cabang Pohuwato menegaskan perannya sebagai organisasi kader yang tidak hanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga konsisten mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keadilan ekologis, kepentingan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
