IniSulawesi.Com, Tojo Una-Una — Aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, berakhir ricuh dan menyebabkan kerusakan fasilitas publik. Massa memprotes rencana Program Survei Seismik 3D Gorontalo Offshore, Selasa (23/12/2025), dengan sasaran utama Kantor DPRD Tojo Una-Una.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kaca jendela Kantor DPRD yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota, pecah akibat aksi tersebut. Selain itu, beberapa pot bunga di halaman kantor DPRD juga mengalami kerusakan.
Koordinator aksi, Muhammad Salam, menyampaikan bahwa penolakan nelayan terhadap survei seismik dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap dampak langsung pada mata pencaharian mereka. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah rumpon milik nelayan dilaporkan telah diputus secara sepihak akibat aktivitas survei.
“Rumpon nelayan sudah ada yang diputus. Kami mempertanyakan sikap DPRD dan pemerintah, apakah benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Salam dalam orasinya.
Program Survei Seismik 3D Gorontalo Offshore diketahui merupakan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan potensi minyak dan gas bumi (migas) di bawah permukaan laut.
Survei ini direncanakan berlangsung di wilayah Cekungan Gorontalo, khususnya perairan Teluk Tomini, yang mencakup perairan lepas pantai Kabupaten Parigi Moutong dan sebagian wilayah laut Kabupaten Tojo Una-Una. Para nelayan menilai kegiatan tersebut berpotensi merusak ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan penghidupan mereka.
Sebelum mendatangi Kantor DPRD, massa aksi terlebih dahulu menggelar unjuk rasa di Polres, Dinas Perikanan, dan Kantor Bupati Tojo Una-Una. Namun karena belum memperoleh tanggapan yang dianggap memuaskan, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor DPRD.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar Suleman. Massa mendesak DPRD menyatakan penolakan secara tegas terhadap rencana survei seismik. Karena dinilai belum ada kejelasan sikap, massa membakar ban di depan pintu masuk gedung DPRD, menyebabkan api membesar dan asap hitam mengepul di halaman kantor.
Situasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat gabungan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP melakukan pengamanan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Sekitar pukul 14.35 WITA, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH, menemui massa di Kantor DPRD. Ia menyampaikan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meneruskan tuntutan penolakan dari para nelayan.
Meski demikian, massa meminta bupati dan unsur pimpinan daerah menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk penolakan terhadap seluruh aktivitas survei migas di wilayah Tojo Una-Una.
Akhirnya, Bupati Tojo Una-Una, Ketua DPRD, Kapolres, serta perwakilan nelayan menandatangani kesepakatan bersama. Dengan adanya kesepakatan tersebut, aksi unjuk rasa berakhir dalam situasi aman dan kondusif.
