IniSulawesi.Com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Buol mempertegas komitmennya dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian batas wilayah administratif dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., bersama Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Satar Badang, dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (6/2/2026), di Kantor Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Jakarta.
Rombongan Pemkab Buol diterima oleh Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Informatika Ditjen Bina Bangda, Abdul Aziz, S.ST., M.Tr.I.P. Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, penguatan program prioritas, serta langkah-langkah strategis penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara.
Penjabat Sekda Buol menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan bagian krusial dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dengan perencanaan nasional. Selain itu, kepastian batas wilayah dinilai menjadi prasyarat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan berlandaskan kepastian hukum.
Terkait persoalan batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo telah menginstruksikan pembentukan tim khusus penyelesaian batas wilayah. Tim tersebut juga diminta aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan penyelesaian batas wilayah antarprovinsi tersebut dapat dirampungkan pada tahun 2026, sehingga pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab Buol memastikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Buol yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 akan dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kehadiran pemerintah pusat dalam Musrenbang tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan, memberikan dukungan teknis, serta memperjelas arah pembangunan Kabupaten Buol ke depan.
Melalui langkah koordinatif ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan keseriusannya dalam membangun daerah secara terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
