IniSulawesi.Com, Buol – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui rapat tindak lanjut hasil koordinasi inflasi daerah yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Selasa (14/4/2026). Fokus utama pembahasan kali ini adalah perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada periode April, khususnya M-1 dan M-2.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Buol, Moh. Yamin Rahim, serta dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah harus dilakukan secara konsisten melalui pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Ia menyebutkan, meski kondisi umum masih terkendali, sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit memerlukan perhatian khusus karena berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Optimalisasi lahan serta peningkatan produksi lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain itu, dukungan terhadap program strategis nasional seperti cetak sawah baru juga harus diiringi dengan data progres yang akurat di tingkat daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menambahkan, dinamika harga di Kabupaten Buol dalam beberapa waktu terakhir cukup fluktuatif. Bahkan, daerah ini sempat masuk dalam 10 besar nasional dengan kenaikan IPH tertinggi yang dipicu oleh komoditas cabai rawit, daging sapi, dan daging ayam ras.
Ia menjelaskan, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan serta keterbatasan pasokan menjadi faktor utama kenaikan harga. Karena itu, diperlukan langkah cepat dan terukur untuk menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pokok.
Sementara itu, laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan adanya ketimpangan ketersediaan komoditas. Beberapa bahan pangan seperti bawang merah dan cabai rawit masih mengalami defisit, sedangkan beras dan jagung berada dalam kondisi surplus.
Perwakilan BPS mencatat, IPH Kabupaten Buol pada M-1 April mencapai 4,53 dan M-2 April sebesar 4,29. Angka tersebut menempatkan Buol dalam 10 besar nasional dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan berasal dari sektor pangan.
Kepala Bappeda menilai, inflasi yang terjadi bersifat spesifik pada komoditas tertentu sehingga membutuhkan intervensi yang tepat sasaran. Tidak hanya melalui operasi pasar, tetapi juga melalui perencanaan produksi yang berbasis data dan kebutuhan riil.
Dukungan lintas sektor turut menguat dalam rapat ini. Unsur TNI dan Polri menyatakan kesiapan membantu menjaga stabilitas wilayah, termasuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan.
Di sisi lain, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menekankan pentingnya distribusi yang lancar sebagai faktor utama pengendalian harga. Sinergi antar sektor hingga ke tingkat desa dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan.
Menutup rapat, Plt. Kabag Ekonomi dan Pembangunan menegaskan perlunya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data. Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan pangan untuk program sosial seperti dapur umum dapat turut memengaruhi dinamika harga di pasar.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap dapat merumuskan langkah strategis yang lebih konkret guna menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
