IniSulawesi.Com, MOROWALI – Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Morowali menilai kondisi infrastruktur dasar di kawasan BTN Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, memerlukan perhatian serius dari pihak pengembang maupun Pemerintah Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil observasi lapangan dan sejumlah keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan permukiman yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan infrastruktur, khususnya pada aspek sistem drainase dan utilitas dasar kawasan.
Menurut HMTS Morowali, sistem drainase di kawasan tersebut diduga belum direncanakan secara optimal sehingga belum mampu mengakomodasi debit limpasan air hujan ketika curah hujan meningkat. Minimnya saluran drainase lingkungan serta belum terintegrasinya sistem pembuangan air disebut menjadi faktor yang memicu terjadinya genangan di beberapa titik permukiman warga.
Secara teknis, kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara pengembangan kawasan permukiman dengan prinsip dasar perencanaan drainase perkotaan yang seharusnya memperhatikan aspek hidrologi, kapasitas tampung saluran, serta pola aliran permukaan.
Selain persoalan drainase, HMTS Morowali juga menyoroti sejumlah ruas jalan lingkungan di kawasan BTN Bahoruru yang disebut hingga kini belum terselesaikan secara optimal dan masih dalam kondisi terbengkalai. Infrastruktur jalan yang belum tuntas tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan permukiman serta mempercepat kerusakan kawasan akibat buruknya pengendalian air permukaan.
Dalam keterangannya, HMTS Morowali menilai kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh perencanaan yang belum maksimal serta belum optimalnya perhatian terhadap infrastruktur kawasan. Namun demikian, organisasi mahasiswa tersebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku.
Mereka juga meminta pihak pengembang BTN Bahoruru untuk melakukan perbaikan infrastruktur sesuai standar kelayakan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas masyarakat sekitar, khususnya warga Desa Bahoruru.
Selain itu, HMTS Morowali meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara korektif dan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan tersebut, guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku.
Atas persoalan tersebut, HMTS Morowali turut menyoroti fungsi monitoring dan evaluasi pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Morowali. Menurut mereka, evaluasi berkala terhadap kepatuhan pengembang terhadap standar pembangunan perumahan merupakan langkah penting guna memastikan setiap kawasan permukiman memenuhi aspek kelayakan infrastruktur, keamanan lingkungan, serta kenyamanan masyarakat.
