INISULAWESI.COM, BUOL – Wakil Bupati Buol, Dr. H. Mohamad Nasir Dj. Daimaroto, SH, MH, memimpin secara langsung Rapat Evaluasi Realisasi dan Prognosis Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Senin, (15/07/2025), bertempat di Aula Lantai II BPKAD Kabupaten Buol, pukul 14.30 WITA.
Turut mendampingi dalam rapat tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Buol, Lani Irawati Saleh, SE, serta dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan, dan perwakilan dari berbagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya evaluasi realisasi anggaran sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Ia menyoroti perlunya ketepatan dalam penyusunan prognosis semester kedua agar target-target pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD 2025 dapat tercapai secara optimal.
“Rapat evaluasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran di semester kedua,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan disiplin dalam pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Lani Irawati Saleh, SE, dalam paparannya menyampaikan gambaran umum realisasi APBD Kabupaten Buol hingga akhir Juni 2025, termasuk capaian fisik dan keuangan masing-masing perangkat daerah. Ia juga memaparkan analisa tren belanja serta potensi deviasi anggaran yang harus segera diantisipasi.
Rapat ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana masing-masing perangkat daerah diberikan kesempatan untuk melaporkan perkembangan realisasi program dan mengusulkan solusi atas kendala yang dihadapi.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Buol dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
MUWARDI ANDIMAKKA
