IniSulawesi.Com, Palu — Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menyatakan optimisme bahwa Kabupaten Buol berpeluang memperoleh alokasi pembangunan rumah layak huni pada Tahun Anggaran 2026 melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi II. Optimisme tersebut disampaikan usai menghadiri audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan BP3KP di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (09/01/2026).

Audiensi yang dipimpin Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, tersebut membahas koordinasi dan sinkronisasi program penyediaan perumahan di Sulawesi Tengah. Pembahasan difokuskan pada kesiapan data, ketersediaan lahan, serta dukungan pemerintah daerah sebagai prasyarat utama pelaksanaan program pembangunan perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Buol menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk menyiapkan data calon penerima manfaat serta lokasi pembangunan secara terukur dan sesuai ketentuan. Langkah ini dinilai penting agar Kabupaten Buol memenuhi persyaratan teknis dan administratif dalam proses penetapan lokasi program perumahan.

“Kami memahami bahwa program ini tidak sekadar berbicara target angka, tetapi menuntut kesiapan daerah. Pemerintah Kabupaten Buol siap menindaklanjuti dengan penyiapan data dan lahan agar program dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran,” ujar Bupati Buol.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menekankan bahwa seluruh program perumahan harus didukung oleh data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat. Ia meminta agar pemerintah kabupaten dan kota memastikan kejelasan lokasi serta kesiapan administrasi sebelum program dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope, menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah layak huni di wilayah kerja BP3KP Sulawesi II, termasuk Sulawesi Tengah. Namun demikian, realisasi program akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.

Menurutnya, BP3KP akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal perencanaan teknis, kesiapan lahan, serta dukungan infrastruktur pendukung, guna memastikan program berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui koordinasi lintas pemerintah dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Buol berharap dapat menjadi bagian dari program penyediaan perumahan tersebut. Diharapkan program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Buol secara berkelanjutan.