IniSulawesi.Com, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan penjelasan terkait kebijakan penggunaan skema sewa kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas operasional pemerintahan daerah.
Kepala BPKAD Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, SE menjelaskan bahwa skema sewa kendaraan dinas dinilai lebih strategis dibandingkan dengan sistem pengadaan kendaraan melalui pembelian unit baru. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sekaligus menekan beban fiskal yang sering muncul akibat kepemilikan kendaraan secara langsung.
Menurutnya, dalam sistem pembelian kendaraan, pemerintah daerah tidak hanya menanggung biaya pengadaan awal, tetapi juga berbagai beban tambahan yang terus muncul selama masa penggunaan kendaraan. Biaya tersebut meliputi pajak kendaraan, pengurusan STNK, asuransi, hingga biaya perawatan rutin yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia kendaraan.
“Jika menggunakan sistem pembelian, pemerintah daerah harus menanggung sejumlah biaya tambahan yang sering kali tidak terlihat di awal. Selain itu, nilai kendaraan juga mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada neraca keuangan daerah,” jelasnya.
Sebaliknya, melalui skema sewa kendaraan dinas, seluruh biaya operasional tersebut umumnya telah terintegrasi dalam satu paket biaya sewa yang bersifat komprehensif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan perencanaan anggaran karena tidak lagi dibebani oleh biaya perawatan, pajak, maupun risiko depresiasi aset.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga memberikan kemudahan dalam aspek administrasi pengelolaan aset. Pemerintah daerah tidak lagi harus mengelola proses pemeliharaan kendaraan secara langsung, sehingga dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik.
“Skema sewa kendaraan dinas bukan sekadar mengikuti tren, tetapi merupakan solusi yang lebih efisien secara fiskal serta praktis dari sisi administrasi. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas anggaran sekaligus memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Buol berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi, sehingga anggaran daerah dapat difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
