IniSulawesi.Com, TOLITOLI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tolitoli menyoroti aktivitas pertambangan tanpa izin yang disebut masih berlangsung di sejumlah wilayah di Kabupaten Tolitoli. Selain meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan, HMI juga mengkritik respons Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

Ketua Umum HMI Cabang Tolitoli, Yogi Sentanu, mengatakan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak, termasuk pemerintah dan APH. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan minimnya informasi mengenai langkah penanganan di lapangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami melihat persoalan ini membutuhkan perhatian yang lebih serius. Masyarakat tentu berharap adanya langkah konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yogi.

HMI menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan aspek legalitas, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Karena itu, organisasi tersebut mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap aktivitas pertambangan yang beroperasi di wilayah Tolitoli.

Menurut HMI, APH perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kejelasan langkah serta keterbukaan informasi kepada publik dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“APH tidak boleh terkesan pasif terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap aktivitas yang tidak sesuai ketentuan akan ditindak secara profesional dan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Yogi.

Selain itu, HMI mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, termasuk kerusakan lahan dan terganggunya sumber daya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar.

HMI juga mendorong pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, HMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal persoalan tersebut serta mendorong adanya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai kritik dan sorotan yang disampaikan HMI Cabang Tolitoli