IniSulawesi Com, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2025 kepada sembilan partai politik penerima bantuan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol, Kamis (25/6/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buol. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus dan perwakilan dari sembilan partai politik yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian LHP merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Menurutnya,
pengelolaan dana bantuan politik yang tertib dan sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pertanggungjawaban yang disusun secara benar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengapresiasi kerja sama seluruh partai politik yang telah berkomitmen menjalankan pengelolaan dana bantuan secara transparan dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan partai politik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai fondasi dalam membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan partai politik.
Prosesi penyerahan LHP dilakukan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan partai politik sebagai bentuk penyampaian resmi hasil pemeriksaan. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buol dan partai politik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan demokrasi yang akuntabel
