IniSulawesi.Com, BUOL — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Buol dalam beberapa pekan terakhir mulai terurai penyebabnya. Hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Buol dengan pengelola SPBU menunjukkan persoalan utama berada pada berkurangnya realisasi pasokan dibandingkan jumlah BBM yang diajukan oleh SPBU.
Kondisi tersebut terungkap dalam pertemuan pada Rabu (16/9/2026) yang melibatkan Asisten II Setda Buol, Syarif Pusadan, SE, bersama Plt. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Buol, Ir. Ani Siti Hanifah, ST., MT, dengan pengelola SPBU Kampung Bugis dan SPBU Kali.
Dari hasil klarifikasi, jumlah pasokan yang diterima SPBU dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan cukup besar. Dalam kondisi normal, permintaan pasokan berada di kisaran 32 kiloliter (KL). Namun, pada salah satu pengiriman, jumlah yang diterima hanya sekitar 16 KL.
Pada pengiriman lainnya, dari permintaan 24 KL, realisasi pasokan hanya mencapai 8 KL sesuai dengan kuota yang diberikan.
Selisih antara permintaan dan realisasi tersebut secara langsung memengaruhi ketersediaan BBM di SPBU. Ketika stok lebih cepat habis sementara pasokan berikutnya belum tiba, antrean kendaraan pun tidak terhindarkan.
Informasi yang dihimpun dalam koordinasi tersebut menyebutkan, berkurangnya pasokan berkaitan dengan sejumlah kendala dalam rantai distribusi, antara lain keterlambatan armada tanker, kondisi stok di depot, serta pengaturan distribusi dan alokasi pasokan oleh Pertamina.
Persoalan distribusi juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Perubahan harga BBM nonsubsidi sejak 1 September 2026 disebut turut mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya mencatat adanya peningkatan kebutuhan BBM sekitar 10 hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026. Peningkatan konsumsi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap stok apabila tidak diimbangi dengan kelancaran distribusi.
Di sisi lain, pemerintah juga mencermati adanya dugaan panic buying dan indikasi penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu yang dapat memperburuk kondisi di lapangan. Dugaan tersebut perlu ditangani melalui pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Pemkab Buol menegaskan persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dilihat dari kondisi di SPBU. Ketersediaan BBM juga sangat bergantung pada kesinambungan pasokan dari depot hingga ke tingkat penyalur.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Satgas BBM dan pengelola SPBU akan memperkuat pemantauan serta koordinasi dengan pihak Pertamina. Informasi mengenai kondisi pasokan juga akan diperbarui secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas dan tidak muncul informasi yang simpang siur.
Pemkab Buol berharap distribusi kembali normal sehingga ketersediaan BBM di SPBU dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan antrean panjang tidak terus berulang.
