IniSulawesi.Com, MANDAILING NATAL — Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menjadi perhatian serius. Di tengah gangguan aktivitas pendidikan dan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD didesak tidak berhenti pada imbauan, tetapi menunjukkan langkah konkret dalam penanganan kabut asap.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Muslimin, menilai persoalan kabut asap membutuhkan respons yang terukur, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak boleh menjadi satu-satunya langkah tanpa disertai upaya penanganan sumber asap dan perlindungan kesehatan warga.
“Jangan rakyat hanya diminta waspada, sementara penanganan tidak jelas ujungnya. Kalau cuma mengimbau, kami kira semua orang bisa! Yang dibutuhkan masyarakat itu tindakan nyata, keterbukaan data kualitas udara, pemantauan kesehatan, dan langkah penanganan yang bisa dilihat serta diuji publik,” tegas Muslimin.
Ia merujuk pemberitaan ANTARA Sumatera Utara pada 14 Oktober 2026 yang menyebut BMKG mendeteksi sebaran asap di wilayah Sumatera Utara melalui pemantauan citra satelit. Informasi dari BBMKG Wilayah I Medan juga mengindikasikan kemungkinan masuknya asap dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.
Meski demikian, sumber pasti kabut asap yang menyelimuti Madina masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Karena itu, Muslimin meminta pihak berwenang melakukan penelusuran berdasarkan data dan bukti agar penanganan tidak berhenti pada dugaan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu memperkuat koordinasi lintas instansi, menyampaikan perkembangan kualitas udara secara berkala, serta memastikan kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan risiko gangguan pernapasan, mendapatkan perlindungan yang memadai.
Ia juga mendorong agar langkah penanganan dilakukan secara terbuka, mulai dari pemantauan kondisi udara, kesiapan layanan kesehatan, hingga upaya pencegahan dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran lingkungan sesuai ketentuan hukum.
DPRD Diminta Tidak Sekadar Menonton
Sorotan Muslimin tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah. Ia juga meminta DPRD Mandailing Natal menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, situasi kabut asap harus menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta mengawasi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana dan perlindungan lingkungan.
“Jangan sampai kabut asap menyelimuti Madina, sementara tanggung jawab ikut berkabut! Pemkab harus kerja konkret, DPRD harus mengawasi. Rakyat butuh perlindungan, bukan pernyataan yang diulang-ulang!” sentilnya.
Ia menegaskan, persoalan kabut asap tidak semestinya dibebankan kepada satu instansi saja. Pemerintah daerah perlu mengambil peran utama dalam mengoordinasikan penanganan, sedangkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, pelaku usaha, media, dan masyarakat dapat berkontribusi sesuai tugas serta kapasitas masing-masing.
“Pemerintah jangan lepas tangan, rakyat jangan dibiarkan berjuang sendiri. Semua elemen harus bergerak. Jangan saling menunggu, apalagi saling melempar tanggung jawab. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas!” ujarnya.
Muslimin juga mengingatkan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta membuka akses informasi yang dapat membantu masyarakat mengambil langkah perlindungan diri.
Baginya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan krisis. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi udara, perkembangan penanganan, dan langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi paparan asap.
“Yang dibutuhkan sekarang keberanian bertindak, keseriusan mencari solusi, dan tanggung jawab yang bisa diperiksa publik. Jangan ukur kerja pemerintah dari banyaknya bicara, tetapi dari seberapa nyata persoalan rakyat diselesaikan!” pungkasnya.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan kabut asap membutuhkan kerja lintas sektor yang konsisten. Di tengah kondisi yang mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan kesehatan, masyarakat membutuhkan informasi yang transparan, perlindungan yang memadai, serta langkah nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
