IniSulawesi.Com, Morowali, OPINI –warga Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan, pembangunan seharusnya memperbaiki kehidupan tanpa mengorbankan sumber penghidupan. Kebun yang masih bisa ditanami, sumur yang menyediakan air bersih, dan laut tempat warga mencari nafkah harus ikut diperhitungkan. Kalau pembangunan membuat warga kehilangan salah satunya, siapa yang akan menanggung akibatnya?
Itulah sebabnya pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada setiap kegiatan pengerukan lahan di Pulau Paku. Sebelum kegiatan berlangsung atau diperluas, warga berhak mendapat jawaban yang jelas: untuk apa lahan dikeruk, seberapa luas areanya, dan ke mana tanah atau batu hasil pengerukan akan dibawa?
Meratakan lahan untuk menata kebun berbeda dengan mengambil material untuk dijual atau memasok proyek. Jika tanah atau batu dibawa keluar untuk kepentingan usaha, instansi berwenang perlu memeriksa tujuan kegiatan, asal material, dan perizinan yang dipersyaratkan. Persetujuan pemilik kebun tidak menggantikan izin yang diperlukan apabila kegiatan tersebut termasuk usaha pertambangan.
Pemeriksaan juga harus mencakup tata ruang. Dokumen perencanaan Kabupaten Morowali menyebut adanya kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bungku Selatan. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan peta resmi dan menjelaskan apakah titik kegiatan di Pulau Paku berada di dalam kawasan konservasi atau zona lain, serta kegiatan apa yang diperbolehkan di sana. Kejelasan ini penting agar warga dapat menilai persoalan berdasarkan dokumen yang sama.
Hal yang paling kami khawatirkan adalah sumber air bersih. Pengerukan yang tidak terkendali dapat mengikis lapisan tanah subur, mengubah aliran air hujan, dan meningkatkan risiko longsor setempat. Di pulau kecil, kemungkinan perubahan resapan, penurunan debit sumur, atau masuknya air laut ke lapisan air tanah perlu diperiksa berdasarkan kondisi lokasi. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa dampak itu sudah terjadi. Justru karena itulah kondisi sumur dan lahan perlu diperiksa sejak awal, sebelum warga merasakan perubahan yang sulit dipulihkan.
Kami sebagai masyarakat Kepulaun mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun ke lapangan, memeriksa peruntukan ruang dan perizinan, serta menyampaikan hasilnya secara terbuka. Jika ada rencana pengerukan, warga perlu diberi kesempatan untuk mengetahui skalanya, menanyakan risiko terhadap kebun, sumur, dan terumbu karang, serta mendapat penjelasan tentang langkah pencegahannya.
Menjaga Pulau Paku adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, pelaksana harus bertanggung jawab atas dampaknya, dan warga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Ukuran keberhasilan pembangunan di Pulau Paku sederhana: setelah proyek selesai, warga tetap bisa berkebun, memperoleh air bersih, dan mencari nafkah dari laut.
Oleh Fadlin, Bendahara Umum HMI Cabang Morowali
