IniSulawesi.Com, BUOL — Pemerintah Kabupaten Buol terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) melalui pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis. Salah satu tahapan penting telah diselesaikan melalui penandatanganan pelepasan hak atas tanah milik Suwarno K. Baddi kepada negara, Jumat (23/10/2026).

Lahan yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau tersebut selanjutnya diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol untuk kepentingan pembangunan Sekolah Rakyat.

Penyerahan lahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kesiapan lokasi sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik. Proses tersebut sekaligus menindaklanjuti koordinasi Pemkab Buol dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebelumnya, pada 21–22 September 2026, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Sosial melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Koordinasi tersebut dilanjutkan melalui rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada 22 September 2026. Dalam pertemuan itu, Pemkab Buol menyampaikan perkembangan pemenuhan Readiness Criteria (RC), mencakup persyaratan administrasi dan teknis sebagai prasyarat pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah daerah juga menyampaikan komitmen penyelesaian dokumen tata letak atau site plan serta pembebasan lahan dengan target paling lambat 30 Oktober 2026.

Perkembangan kesiapan lokasi turut ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah pada 29 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti. Dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar bagi satuan kerja untuk mengusulkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk pelaksanaan pengujian tanah, sondir, dan pekerjaan teknis pendukung lainnya.

Berdasarkan informasi Tim Fasilitasi Sekolah Rakyat di Jakarta, Kabupaten Buol masuk dalam 10 kabupaten prioritas nasional untuk penerbitan SK Penlok. Seluruh dokumen pendukung, kesiapan lokasi, serta persyaratan tambahan telah diproses bersama pemilik lahan.

Di sisi lain, pekerjaan pematangan lahan melalui metode cut and fill masih terus berlangsung. Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga berjalan sebagai bagian dari persiapan pembangunan.

Dengan selesainya pelepasan hak atas tanah, Pemkab Buol berharap tahapan administrasi di tingkat kementerian dapat segera dituntaskan, terutama penerbitan SK Penlok oleh Kementerian Sosial.

Selanjutnya, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat mempercepat proses teknis sehingga pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol dapat segera memasuki tahap pelaksanaan.

Kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, dan koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting agar rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat direalisasikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.