IniSulawesi.Com, BUOL — Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut membahas penyelarasan kebijakan pembangunan lintas pemerintahan sekaligus pemantapan prioritas program dan penganggaran Kabupaten Buol untuk tahun 2027.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa sinkronisasi program tidak boleh berhenti pada penyamaan dokumen perencanaan. Seluruh perangkat daerah harus menerjemahkannya ke dalam langkah kerja konkret dengan sasaran dan hasil yang terukur.
“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan meninggalkan pola kerja sektoral. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan maupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Perhatian khusus diberikan pada penanganan stunting dan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah pada 2027.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah desa dan kelurahan diminta menyelesaikan pemutakhiran data sasaran dalam waktu 14 hari. Data harus mencantumkan nama dan alamat keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta balita kekurangan gizi.
Sementara dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah menargetkan 500 keluarga keluar dari kategori miskin pada 2027. Upaya tersebut ditempuh melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta optimalisasi dukungan anggaran pusat dan daerah.
Pada sektor pemenuhan gizi, pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buol saat ini telah menjangkau sekitar 19.000 penerima manfaat melalui sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah daerah menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027, dengan sasaran peningkatan penerima manfaat menjadi 35.000 orang.
Penguatan ekonomi desa juga menjadi agenda prioritas. Dari total 115 desa dan kelurahan di Kabupaten Buol, sebanyak 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk. Bupati meminta pemerintah desa dan kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha pada tahun berikutnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menargetkan Program Sekolah Rakyat mampu menampung 3.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.
Adapun sektor kesehatan diarahkan pada rencana pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp250 miliar. Fasilitas tersebut direncanakan memiliki layanan cuci darah dan jantung.
Sementara pada sektor pertanian, pemerintah menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027, sehingga total pengembangan mencapai 2.000 hektare. Pencapaian target tersebut memerlukan dukungan irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif untuk komoditas padi dan jagung.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti pentingnya kemampuan OPD dalam mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Ia mengungkapkan, meskipun Kabupaten Buol menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama periode 2025–2026, dukungan anggaran pusat dan provinsi yang masuk ke daerah dalam dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.
Dukungan itu antara lain diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa rakor bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, serta mengidentifikasi perkembangan dan kendala dalam pelaksanaannya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sejumlah OPD terkait kemiskinan ekstrem, program Berani dan Buol Hebat, penanganan stunting, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, UMKM, MBG, Sekolah Rakyat, serta strategi ketahanan pangan.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Buol mendorong agar penyelarasan program pembangunan tahun 2027 tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab, dan pelaksanaan kegiatan yang terukur.

