IniSulawesi.Com, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil melalui penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 serta Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 kepada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol dan dihadiri oleh Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., Inspektur Daerah Wahida, S.E., CGCAE, serta para pimpinan perangkat daerah.
Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dan penjaminan kualitas SPIP yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap program daerah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi menunjukkan Inspektorat Daerah dan Bappeda Litbang berhasil meraih predikat Sangat Baik. Sementara sejumlah perangkat daerah lainnya memperoleh predikat Baik, di antaranya Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPKSDM, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selain capaian tersebut, beberapa OPD juga mencatat peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah menjadi perangkat daerah dengan lonjakan nilai tertinggi setelah naik dari predikat C menjadi Baik. Peningkatan serupa juga ditunjukkan oleh Badan Kesbangpol dan Satpol PP yang berhasil meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya. Sementara Dinas Koperasi, UKM dan Perindag serta Diskominfosandi berhasil keluar dari kategori Kurang dan masuk kategori Cukup.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Buol menegaskan bahwa hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan penilaian, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program pembangunan daerah.
Menurutnya, penerapan SAKIP dan SPIP yang optimal akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi penggunaan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Setiap rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian administratif, tetapi instrumen untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Wakil Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol memaparkan progres penginputan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026. Hingga pertengahan Juni 2026, Badan Pendapatan Daerah menjadi perangkat daerah dengan progres tertinggi, diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, Bappeda Litbang, dan BPKSDM.
Pemerintah Kabupaten Buol berharap seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun.
