BUOL, iniSulawesi.Com, – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat evaluasi hasil Monitoring Center for Surveillance and Prevention (MCSP) sekaligus pembahasan Pedoman MCSP Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Buol di Ruang Rapat Bupati pada Jumat (7/8/2026) pukul 14.00 WITA.
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian indikator pencegahan korupsi sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah kabupaten Buol, Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Turut mengikuti rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BKPSDM, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kabag Kesejahteraan Rakyat.
Dalam arahannya, Bupati Buol Trisharyudi Tribowo, M.M menegaskan bahwa implementasi MCSP bukan sekadar mengejar capaian nilai, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh pimpinan OPD diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat tindak lanjut atas setiap rekomendasi, serta memastikan seluruh indikator dalam Pedoman MCSP 2026 dapat dipenuhi secara optimal.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap seluruh perangkat daerah semakin responsif dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh upaya pencegahan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.
