IniSulawesi.Com, MOROWALI — Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morowali, Fadlin, menyoroti tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) eceran di wilayah kepulauan dan pesisir Kabupaten Morowali. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memperbaiki distribusi dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Menurut Fadlin, berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, harga Pertalite eceran di sejumlah lokasi kepulauan dapat mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi tersebut dinilainya membebani warga yang bergantung pada BBM untuk mencari nafkah, mengakses pendidikan, dan memenuhi kebutuhan transportasi.
“Sebagai anak pulau yang lahir dan besar di Bungku Selatan, saya sangat prihatin. Harga BBM yang tinggi mencekik masyarakat kepulauan. Untuk mencari nafkah dan menjalankan aktivitas sehari-hari saja, warga harus menanggung biaya yang berat,” ujar Fadlin.
Ia menjelaskan bahwa banyak keluarga di wilayah kepulauan menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan. Bagi nelayan, ketersediaan dan keterjangkauan BBM menentukan kemampuan mereka melaut serta pendapatan yang dapat dibawa pulang.
“Bagi nelayan, BBM merupakan kebutuhan utama untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Ketika harga bahan bakar naik, biaya melaut bertambah, sementara penghasilan mereka belum tentu meningkat,” katanya.
Fadlin menyampaikan bahwa beban tersebut juga dirasakan pelajar dan guru yang menggunakan sepeda motor maupun perahu. Pengemudi ojek dan penyedia angkutan laut, menurutnya, menghadapi kenaikan biaya operasional yang dapat berimbas pada ongkos penumpang.
“Persoalan ini menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat. Anak sekolah dan guru membutuhkan transportasi, begitu pula pedagang dan pekerja. Ketika bahan bakar mahal, beban itu merambat ke ongkos perjalanan dan kebutuhan rumah tangga,” jelasnya.
Menurut Fadlin, ketergantungan pasokan dari daratan serta biaya pengangkutan melalui laut menjadi persoalan yang perlu ditangani. Ia meminta pemerintah memeriksa kondisi distribusi, kecukupan penyalur resmi, dan pembentukan harga hingga tingkat pengecer.
“Pemerintah perlu menelusuri berapa biaya angkut yang sebenarnya, bagaimana jalur pasokannya, dan mengapa harga yang diterima masyarakat bisa begitu tinggi. Harus ada pemeriksaan yang jelas agar penyebabnya diketahui dan penyelesaiannya tepat,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan terhadap dugaan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan berdasarkan temuan dan bukti agar pasokan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau ditemukan praktik penyaluran yang menyimpang atau pihak yang memanfaatkan kesulitan masyarakat, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Warga kepulauan tidak boleh terus menanggung akibat dari distribusi yang tidak tertata,” ujarnya.
Sebagai langkah penyelesaian, Fadlin mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Morowali mengkaji bantuan biaya angkut BBM menuju wilayah kepulauan melalui APBD, sesuai kewenangan dan ketentuan penganggaran.
Ia menilai dukungan biaya pengiriman dari titik penyaluran di daratan menuju Bungku Selatan dan wilayah kepulauan lainnya dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi beban distribusi.
“Pemda perlu mengkaji subsidi angkut BBM. Jika biaya pengiriman melalui laut dapat dibantu, harapannya harga yang dibayar masyarakat menjadi lebih terjangkau. Namun, bantuan itu harus disertai pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada warga,” kata Fadlin.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperluas akses penyaluran resmi dan mengkaji mekanisme pengendalian harga sesuai keputusan Harga Eceran Tertinggi (HET) khusus kepulauan Kecamatan Bungku Selatan dan Wilayah Pesisir lainnya.
“Harus ada langkah konkret, mulai dari memastikan pasokan, memperbaiki distribusi, sampai mengawasi harga di lapangan. Pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa perlu hadir bersama untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Fadlin menilai kesenjangan akses dan harga BBM merupakan persoalan keadilan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius.
“Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses energi yang terjangkau. Perbedaan geografis harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada warga. Jangan sampai tinggal di pulau membuat masyarakat terus dibebani biaya hidup yang semakin tinggi,” tutupnya.
