IniSulawesi.Com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Buol terus membuka ruang penguatan sektor kesehatan dengan pemerintah pusat. Salah satunya melalui audiensi bersama Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang membahas masa depan pelayanan kesehatan, kebutuhan dokter spesialis hingga percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC).
Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Sulteng dan diterima Wakil Menteri Kesehatan RI. Delegasi Sulteng dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, didampingi Bupati Buol, Bupati Poso, Bupati Sigi, Bupati Morowali Utara, serta sejumlah wakil bupati.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana penguatan RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol. Kementerian Kesehatan mengupayakan dukungan anggaran APBN sekitar Rp140 miliar hingga Rp150 miliar untuk periode 2027–2029.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan baru atau renovasi total RSUD Mokoyurli di lokasi lahan baru, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan di Buol ke depan dapat memiliki sarana yang lebih modern dan representatif.
Secara nasional, Kemenkes juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam merevitalisasi fasilitas kesehatan.
Anggaran sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun disiapkan untuk pembangunan maupun renovasi rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah.
Tak hanya infrastruktur, kebutuhan tenaga medis juga menjadi perhatian. Pada 2026, dokter umum asal Buol telah diberangkatkan mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Pembiayaan pendidikan dan fasilitasi program tersebut ditanggung negara melalui Kementerian Kesehatan.
Sementara dalam penanganan TBC, Kabupaten Buol mendapat intervensi langsung dari Kemenkes pada Triwulan III 2026. Dukungan tersebut meliputi alat X-Ray portable untuk RSUD Mokoyurli dan puskesmas, penyediaan tenaga radiografer, biaya operasional serta insentif kader TBC, dan sarana pendukung kegiatan lapangan.
Data penanganan TBC di Kabupaten Buol mencatat sebanyak 201 kasus. Dari jumlah tersebut, 191 pasien menjalani pengobatan sesuai standar, sementara 10 pasien masih dalam status pengobatan yang belum sesuai standar dan terus mendapat percepatan penanganan.
Dalam audiensi itu, capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kabupaten Buol juga mendapat perhatian. Buol tercatat masuk tiga besar capaian tertinggi di Sulawesi Tengah. Program tersebut diarahkan untuk mendeteksi lebih dini penyakit tidak menular, termasuk hipertensi dan diabetes melitus.
Kemenkes menekankan, pemeriksaan kesehatan tidak boleh berhenti pada tahap deteksi. Pasien yang ditemukan memiliki masalah kesehatan harus mendapatkan tindak lanjut pengobatan hingga tuntas. Pemerintah juga memastikan ketersediaan obat untuk mendukung pelayanan tersebut.
Persoalan stunting turut menjadi bagian pembahasan. Kemenkes mendorong agar penanganannya dilakukan secara lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN/DP2KB, Dukcapil, Dinas PMD, BPS, TP-PKK serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Buol menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat sekaligus menyampaikan kebutuhan lanjutan untuk mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang telah dibangun.
“Terima kasih Pak Wamenkes. Alhamdulillah, Kabupaten Buol telah memiliki bangunan Labkesmas Tier 2 yang dibangun melalui anggaran tahun 2025. Namun saat ini kondisinya masih berupa bangunan kosong. Kami sangat mengharapkan bantuan lanjutan pemerintah pusat untuk pemenuhan peralatan medis, SDM ahli serta alokasi operasionalnya,” ungkap perwakilan Pemkab Buol.
Audiensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada dukungan konkret bagi daerah. Kemenkes juga mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Tengah terus melahirkan inovasi lokal dalam memperluas CKG, mempercepat penanganan TBC dan stunting, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
