IniSulawesi.Com, MOROWALI — Pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan pemuda dan mahasiswa setempat. Mereka meminta pemerintah desa membuka secara transparan penggunaan anggaran selama periode 2021 hingga 2025.
Sorotan tersebut muncul menyusul adanya penilaian bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa belum sebanding dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah kebutuhan dasar, seperti jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sarana umum, hingga program pemberdayaan masyarakat, dinilai masih membutuhkan perhatian.
Panji, perwakilan pemuda dan mahasiswa asal Desa Tafagapi, mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta realisasi penggunaan anggaran selama lima tahun terakhir.
“Kami tidak menuduh, kami bertanya. Kalau anggaran itu benar-benar digunakan dengan baik, kenapa pembangunan desa tidak terlihat? Kenapa masyarakat tidak pernah tahu berapa ADD dan DBH yang masuk, dan ke mana saja uang itu dibelanjakan?” ujar Panji.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh akses informasi yang jelas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), realisasi penggunaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dari tahun 2021 sampai 2025.
Ia menegaskan, keterbukaan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
“Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan. APBDes adalah uang rakyat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, pemuda dan mahasiswa Desa Tafagapi menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah desa dan pihak terkait.
Pertama, meminta Pemerintah Desa Tafagapi segera membuka dan mempublikasikan dokumen APBDes, laporan realisasi APBDes, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021 hingga 2025.
Kedua, mendesak pemerintah desa memasang baliho atau papan informasi APBDes di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus ruang bagi warga untuk melakukan pengawasan.
Ketiga, meminta agar masyarakat, pemuda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.
Keempat, mendesak Camat Menui Kepulauan dan Inspektorat Kabupaten Morowali untuk melakukan pembinaan serta pengawasan, termasuk pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan ADD dan DBH Desa Tafagapi periode 2021–2025 sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Panji menegaskan, langkah yang mereka sampaikan bukan dimaksudkan untuk menyerang pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan dan masa depan Desa Tafagapi.
“Kami cinta desa kami. Justru karena cinta, kami tidak mau desa ini dikelola secara tertutup. Kalau bersih, kenapa takut dibuka?” tutupnya.
Pemuda dan mahasiswa berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka atas pertanyaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat diketahui bersama dan setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

