IniSulawesi.Com, Buol, Sulteng – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Biau yang digelar di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol. Forum ini menjadi momentum penting untuk mempertegas arah pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, Wakil Ketua I DPRD Buol Karmin OY Kaimo, para asisten dan staf ahli bupati, serta seluruh kepala OPD se-Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya, Bupati memaparkan kondisi keuangan daerah yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap ruang fiskal daerah. Pada 2025, Kabupaten Buol mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp86 miliar, disusul efisiensi Rp120 miliar pada 2026. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh meningkatnya beban belanja pegawai, sementara kapasitas fiskal tetap terbatas.
Menurutnya, tanpa efisiensi anggaran, sejumlah program prioritas seperti perbaikan kantor kecamatan dan kelurahan hingga pembangunan infrastruktur dasar dapat direalisasikan lebih optimal. Namun realitas saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan disiplin dalam menyusun perencanaan.
Bupati juga menekankan kewajiban pemerintah daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional (Asta Cita), antara lain penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, makan bergizi gratis, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta pembangunan sekolah rakyat. Ia mengakui capaian Kabupaten Buol masih perlu ditingkatkan. Program makan bergizi gratis, misalnya, baru menjangkau kurang dari 10 ribu penerima dari target sekitar 62 ribu orang. Dari 115 koperasi Merah Putih yang direncanakan, baru sebagian kecil memasuki tahap pembangunan fisik.
“Kita harus jujur melihat kondisi ini. Jika program prioritas belum tercapai, konsekuensinya adalah pengetatan anggaran di tahun berikutnya,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Bupati menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi udara. Ia menilai aksesibilitas merupakan kunci masuknya investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tanpa dukungan transportasi yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah sulit berkembang secara optimal.
Selain itu, Pemkab Buol mendorong pembangunan kampus dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran dan mengurangi arus keluar generasi muda. Kehadiran kampus diharapkan mampu menahan perputaran ekonomi tetap berada di daerah, sementara BLK diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya penegakan peraturan daerah (Perda), khususnya terkait ketertiban hewan ternak, pengelolaan sampah, dan kawasan tanpa rokok. Ia meminta camat, lurah, Satpol PP, serta OPD teknis menjalankan regulasi secara konsisten dan bertanggung jawab.
Ia juga memastikan bahwa mulai perencanaan tahun 2027, OPD tidak lagi diperkenankan menyusun program di luar hasil Musrenbang. Perencanaan pembangunan, menurutnya, harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dilaksanakan secara terintegrasi.
Melalui Musrenbang Kecamatan Biau ini, Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan mampu menetapkan usulan prioritas yang benar-benar berdampak, sekaligus memperkuat sinergi dan kedisiplinan dalam tata kelola pembangunan daerah.
