IniSulawesi.Com, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol mendorong penguatan tata kelola data pemerintahan sebagai bagian penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Workshop Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan Kualitas Data Statistik Sektoral Kabupaten Buol Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Buol, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol tersebut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Buol, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau perwakilannya, serta peserta dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

Pemerintah Kabupaten Buol melalui sambutan Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Buol yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Workshop dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pembenahan pengelolaan data sektoral di masing-masing perangkat daerah.

“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang baik. Penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan administratif, melainkan harus menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja berbasis data,” tegas Wakil Bupati.

Dalam penerapan SDI, setiap OPD memiliki peran penting sebagai produsen data. Data yang dihasilkan harus memenuhi prinsip yang ditetapkan, disertai metadata, serta disampaikan kepada walidata untuk mendukung keterpaduan dan pemanfaatan data lintas sektor.

Pemkab Buol juga menekankan pentingnya menjaga kualitas statistik, mulai dari relevansi, akurasi, ketepatan waktu, keterbandingan hingga kemudahan akses. Aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem data pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan tata kelola data juga diharapkan tidak berhenti pada forum sosialisasi atau peningkatan pemahaman aparatur. Hasil workshop diharapkan dapat diterapkan secara nyata dalam proses kerja masing-masing OPD.

Mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, penyusunan metadata, pemutakhiran hingga penyebarluasan data perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi.

Dengan pengelolaan data yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Buol berharap kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan yang terukur, sehingga pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.