iniSulawesi.Com, Morowali – Kekecewaan dirasakan oleh pemuda dan masyarakat Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Pasalnya, Kepala Desa Buton dinilai tidak profesional dalam menyikapi permohonan dialog resmi terkait transparansi anggaran desa.
Sebelumnya, pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Buton Village telah melayangkan surat resmi Nomor: 001/BTN VILLAGE/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Surat dengan perihal Permohonan Dialog dan Transparansi Pengelolaan DD, ADD, dan DBH tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Desa Buton.
Dalam surat itu, mereka secara jelas meminta untuk berdialog secara terbuka di Kantor Desa Buton pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 08.30 WITA, guna membahas pengelolaan anggaran Dana Desa periode 2021 hingga 2026 berjalan.
Tujuan dialog tersebut adalah untuk mendorong keterbukaan informasi publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Namun, saat waktu dialog tiba, Kepala Desa Buton justru tidak menemui pemuda dan masyaralat Desa Buton di Kantor Desa. Kades malah mengajak massa untuk bertemu dan berdialog di rumah pribadinya.
“Ini sangat disayangkan dan tidak profesional. Kantor desa adalah fasilitas negara dan ruang publik untuk melayani masyarakat, bukan rumah pribadi. Ketika masyarakat datang secara resmi dengan surat, seharusnya diterima secara resmi juga di kantor desa,” ujar Koordinator Buton Village, Asrudin.
Menurutnya, tindakan tersebut telah mencederai etika pemerintahan. Seharusnya pemerintah desa memfasilitasi komunikasi yang konstruktif di tempat yang semestinya, bukan menghindar dari kantor desa.
“Kami datang menuntut transparansi DD, ADD, dan DBH. Ini uang negara, uang rakyat. Jika tidak ada yang ditutupi, kenapa harus takut bertemu di kantor desa?” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Buton belum memberikan keterangan resmi terkait alasan menolak berdialog di Kantor Desa.
