IniSulawesi.Com, MOROWALI — Kebutuhan pembangunan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah kepulauan Bungku Selatan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi KNPI Kabupaten Morowali dengan Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, S.I.K.
Audiensi yang berlangsung hangat tersebut diikuti jajaran KNPI Morowali yang dipimpin Ketua Umum Ahmad Dizza Yusran. Dalam pertemuan itu, Ahmad Dizza memberikan kesempatan kepada Fadlin, salah satu kader HMI Morowali yang terhimpun dalam KNPI, untuk menyampaikan persoalan pelayanan kepolisian di Bungku Selatan.
Fadlin, pemuda asal Kecamatan Bungku Selatan, menyampaikan bahwa masyarakat kepulauan masih harus mengakses pelayanan kepolisian di wilayah Kecamatan Bungku Pesisir. Menurutnya, kondisi geografis menjadi tantangan bagi warga yang membutuhkan pelayanan maupun penanganan persoalan keamanan.
“Harapan kami, Bungku Selatan memiliki kantor Polsek di wilayahnya sendiri agar pelayanan kepolisian lebih dekat dengan masyarakat. Warga kepulauan membutuhkan akses pelayanan dan respons keamanan yang mempertimbangkan kondisi geografis kami,” ujar Fadlin.
Ia menyebut lahan untuk pembangunan kantor Polsek telah disediakan di Pulau Paku. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, lahan tersebut diperkirakan sudah tersedia sekitar sepuluh tahun.
“Sepengetahuan kami, lahan di Pulau Paku sudah lama disediakan untuk pembangunan kantor Polsek. Kami berharap keberadaan dan status lahan tersebut dapat ditinjau kembali sebagai bagian dari tindak lanjut rencana pembangunan,” katanya.
Fadlin menjelaskan bahwa aspirasi tersebut didasari sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari peristiwa kekerasan antarpemuda dan pelajar hingga dugaan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
Menurutnya, praktik penangkapan ikan yang merusak perlu mendapat perhatian karena mengancam ekosistem laut sekaligus keselamatan manusia. Ia juga menyampaikan keluhan mengenai kapal tongkang yang disebut melintas dekat pesisir kepulauan dan mengganggu aktivitas nelayan.
“Persoalan keamanan di kepulauan perlu mendapat perhatian, termasuk peristiwa pemukulan, dugaan pengeboman ikan, serta aktivitas pelayaran yang dikeluhkan nelayan. Kehadiran pelayanan kepolisian yang lebih dekat diharapkan dapat memperkuat pencegahan dan mempercepat penanganan laporan masyarakat,” jelasnya.
Selain keamanan, Fadlin menyoroti beban perjalanan warga untuk mengurus administrasi, seperti SKCK bagi pencari kerja dan perizinan kegiatan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa dari sejumlah wilayah kepulauan, perjalanan menuju kantor pelayanan kepolisian di Bungku Pesisir dapat memerlukan waktu sekitar satu jam melalui laut, bergantung pada titik keberangkatan dan kondisi cuaca. Warga juga harus menanggung biaya bahan bakar serta menghadapi risiko gelombang.
“Untuk mengurus administrasi, masyarakat harus menyeberang laut dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Ketika ombak tinggi, perjalanan juga menjadi lebih sulit. Inilah alasan pelayanan kepolisian perlu semakin dekat dengan warga Bungku Selatan,” ujarnya.
Fadlin turut menyampaikan bahwa layanan panggilan kepolisian 110 belum dapat menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat. Menurutnya, gangguan jaringan dan keterbatasan jangkauan seluler di sejumlah desa masih menjadi kendala untuk menyampaikan laporan secara cepat.
“Layanan 110 sangat membantu, tetapi pemanfaatannya tetap bergantung pada jaringan komunikasi. Di wilayah kami masih ada desa yang belum terjangkau jaringan seluler dan ada kalanya jaringan mengalami gangguan. Kondisi ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pelayanan kepolisian di kepulauan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadlin mengapresiasi Kapolres Morowali yang telah mendengarkan dan menanggapi aspirasi yang disampaikan.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres Morowali atas perhatian dan respons baik terhadap persoalan Bungku Selatan. Kami berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku,” ucapnya.
Ia berharap audiensi melalui KNPI Morowali menjadi langkah awal untuk mendorong peninjauan kebutuhan kantor Polsek di Bungku Selatan, termasuk kesiapan lahan dan dukungan sarana pelayanan.
“Harapan kami, kantor Polsek dapat berdiri di wilayah Bungku Selatan agar pelayanan lebih mudah dijangkau, keamanan dan ketertiban semakin terjaga, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman. Kehadiran kepolisian yang dekat dengan warga akan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tutup Fadlin.
