Ini Sulawesi.Com, OPINI – Ada perubahan menarik dalam peta gerakan mahasiswa hari ini. Jika pada masa Orde Baru hingga awal reformasi organisasi mahasiswa ekstra kampus menjadi salah satu motor utama perlawanan dan penggerak demonstrasi, kini situasinya mulai bergeser. Organisasi mahasiswa intra kampus justru semakin terlihat mengambil peran dalam mengonsolidasikan gerakan dan menyuarakan berbagai persoalan publik.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian aktor dalam dinamika demonstrasi. Lebih jauh, fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola, kekuatan, dan kultur gerakan mahasiswa di Indonesia.
Dalam pengamatan saya, kecenderungan ini mulai terlihat sekitar satu dasawarsa terakhir, terutama sejak Joko Widodo memimpin pemerintahan. Sejumlah organisasi ekstra kampus yang sebelumnya dikenal memiliki tradisi panjang dalam mengawal isu-isu kebangsaan dan mengkritisi kebijakan pemerintah, kini tidak lagi menunjukkan intensitas gerakan seperti periode sebelumnya.
HMI-MPO dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), misalnya, merupakan dua organisasi yang dalam sejarah gerakan mahasiswa pernah mengambil posisi kritis terhadap berbagai persoalan politik dan kebijakan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gaung gerakan keduanya dinilai tidak sekuat masa-masa sebelumnya.
LMND, dalam pembacaan sebagian kalangan, terlihat mengambil posisi yang lebih dekat dengan lingkar kekuasaan. Sementara itu, HMI-MPO tidak lagi terdengar menonjol dalam sejumlah momentum gerakan nasional. Tentu, ini merupakan pembacaan terhadap dinamika gerakan, bukan berarti seluruh kader dan struktur organisasi tersebut berhenti melakukan aktivitas.
Lantas, apa yang menyebabkan perubahan tersebut?
Menurut saya, setidaknya ada dua faktor yang patut diperhatikan.
Pertama, menguatnya dominasi kekuasaan di hadapan masyarakat sipil.
Dalam beberapa tahun terakhir, relasi antara kekuasaan dan kelompok masyarakat sipil mengalami dinamika yang cukup kompleks. Ruang kritik dan kontrol publik menghadapi tantangan tersendiri. Dalam situasi seperti ini, organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memiliki struktur kepemimpinan berjenjang kerap dihadapkan pada persoalan konsolidasi, independensi, dan keberanian mengambil sikap.
Padahal, salah satu fungsi penting organisasi mahasiswa adalah menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan. Kedekatan dengan pemerintah bukan persoalan selama tetap menjaga independensi. Namun, ketika kedekatan tersebut memengaruhi keberanian menyampaikan kritik, di situlah organisasi perlu melakukan evaluasi.
Kedua, melemahnya daya gerak organisasi ekstra kampus akibat persoalan internal maupun tekanan eksternal.
Organisasi ekstra kampus memiliki karakter struktural dan hierarkis. Garis komando, kepemimpinan nasional, serta hubungan antara pengurus pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda organisasi.
Karakter ini dapat menjadi kekuatan ketika konsolidasi berjalan baik. Namun, pada saat yang sama, struktur tersebut juga berpotensi menjadi kelemahan apabila kepemimpinan di tingkat pusat kehilangan daya pengaruh, mengalami konflik, atau tidak mampu membangun arah gerakan yang jelas.
Dalam kondisi demikian, dampaknya bisa menjalar hingga ke daerah. Cabang dan komisariat yang seharusnya menjadi basis pengaderan serta penggerak intelektual akhirnya kehilangan orientasi gerakan.
Sementara itu, gerakan mahasiswa intra kampus memiliki karakter yang relatif berbeda. Gerakannya sering tumbuh melalui kesadaran kolektif di lingkungan kampus. Diskusi, kajian, keresahan terhadap kebijakan, hingga pertemuan antarmahasiswa dapat berkembang menjadi konsolidasi aksi massa.
Mereka tidak selalu menunggu instruksi dari struktur organisasi nasional. Ketika sebuah persoalan dianggap menyangkut kepentingan bersama, kesadaran kolektif dapat menjadi energi untuk membangun gerakan.
Namun, bukan berarti gerakan intra kampus tanpa kelemahan. Pergantian kepengurusan yang relatif cepat, keterbatasan jaringan lintas kampus, serta persoalan keberlanjutan kaderisasi juga menjadi tantangan tersendiri.
Gerakan Mahasiswa Tidak Boleh Kehilangan Independensi
Perubahan peta gerakan mahasiswa ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi organisasi ekstra kampus. Sebab, organisasi mahasiswa tidak dibentuk hanya untuk mempertahankan nama besar, jabatan struktural, atau rutinitas kegiatan seremonial.
Organisasi mahasiswa semestinya menjadi ruang pengaderan intelektual, pembentukan karakter kepemimpinan, sekaligus tempat melahirkan gagasan dan keberanian moral untuk mengoreksi kekuasaan.
Jika organisasi hanya sibuk dengan konflik internal, perebutan posisi, dan kepentingan kelompok, sementara persoalan masyarakat tidak lagi menjadi perhatian utama, maka wajar apabila kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa perlahan mengalami penurunan.
Di sisi lain, organisasi intra kampus juga perlu menjaga konsistensi. Jangan sampai gerakan yang hari ini tumbuh dari keresahan kolektif justru kehilangan arah ketika berhadapan dengan kepentingan politik praktis.
Pada akhirnya, gerakan mahasiswa tidak seharusnya dipahami sebagai kompetisi antara organisasi intra dan ekstra kampus. Keduanya memiliki sejarah, karakter, serta kontribusi masing-masing.
Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen mahasiswa mampu menjaga independensi, membangun tradisi intelektual, dan mengembalikan gerakan mahasiswa pada fungsi dasarnya: menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial.
Sebab, sejarah telah mengajarkan bahwa kekuatan mahasiswa tidak terletak pada besarnya nama organisasi, panjangnya struktur kepengurusan, ataupun banyaknya atribut yang dikenakan saat demonstrasi.
Kekuatan mahasiswa justru terletak pada keberanian berpikir, ketajaman membaca persoalan, kemampuan membangun solidaritas, dan konsistensi berdiri di atas kepentingan rakyat.
Jika organisasi mahasiswa kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan, lalu kepada siapa lagi masyarakat berharap suara kritis itu disuarakan?
Oleh: Itho Murtadha
