IniSulawesi.Com, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kapolda Sulteng Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari pemberantasan narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Dalam pertemuan itu, Anwar menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian untuk menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sinergi kedua institusi dinilai diperlukan agar setiap langkah penanganan berjalan terarah, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar.
Pada sektor pemberantasan narkotika, pemerintah provinsi menyatakan kesiapan mendukung langkah Polda Sulteng dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Tengah.
Sementara itu, persoalan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian. Dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyaluran BBM tidak merugikan masyarakat.
Pembahasan juga menyentuh penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban aktivitas PETI. Penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikendalikan sesuai aturan.
Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan memenuhi ketentuan hukum, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Anwar Hafid, mantan Bupati Morowali dua periode, berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat kerja sama pemerintah provinsi dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Penanganan narkotika, pengawasan distribusi BBM, dan penertiban pertambangan menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut konkret. Koordinasi yang dibangun diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing institusi.
#M. AndiMakka
