IniSulawesi.Com, Palu — Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2025 merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Reformasi tersebut dinilai penting bukan hanya bagi pembenahan internal institusi Polri, tetapi juga untuk menjaga kualitas demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Umum HMI Cabang Palu, Ari Usama lewat media ini menyampaikan bahwa menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan legitimasi negara. Sejumlah kasus pelanggaran etik, penggunaan kekerasan berlebihan, hingga pernyataan pimpinan Polri yang kerap memicu polemik di ruang publik dinilai mencerminkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola kepolisian.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama institusi penegak hukum. Ketika kepercayaan itu terus menurun, maka yang terancam bukan hanya citra Polri, tetapi juga keadilan dan ketertiban sosial,” ujar Ari.
Dari perspektif ideologi keislaman dan keindonesiaan yang dianut HMI, aparat penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Ari, praktik arogansi kewenangan dan komunikasi publik yang tidak mencerminkan etika kenegarawanan justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dan semakin memperlebar jarak antara Polri dan masyarakat.
Selain itu, HMI Cabang Palu juga menyoroti kekurangan jumlah serta ketimpangan distribusi personel Polri yang berdampak pada tingginya beban kerja aparat di lapangan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan organisasi terhadap anggota Polri sebagai manusia dan warga negara.
HMI menilai lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa reformasi Polri selama ini belum menyentuh akar persoalan. Reformasi dinilai tidak cukup dilakukan secara simbolik atau reaktif, melainkan harus menyasar aspek struktural, manajerial, dan kultural, termasuk pembenahan pola kepemimpinan serta komunikasi institusional yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab moral, HMI Cabang Palu menyampaikan sejumlah aspirasi, yakni mendesak percepatan reformasi Polri secara menyeluruh dan berkelanjutan, menuntut kepemimpinan Polri yang beretika dan komunikatif, mendorong penataan ulang manajemen sumber daya manusia yang adil dan berbasis kebutuhan riil, memperkuat mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta menegaskan pentingnya Polri kembali pada jati diri sebagai institusi sipil yang profesional dan humanis.
Bagi HMI Cabang Palu, reformasi Polri merupakan bagian dari ikhtiar kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Reformasi tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap institusi negara, melainkan sebagai wujud kecintaan kritis demi masa depan bangsa yang lebih baik.
