IniSulawesi.Com, Morowali Utara —
Sejarah panjang Distrik Mori Atas mencatat perjalanan yang kaya akan nilai budaya, politik, dan perjuangan rakyat Mori dari masa kolonial hingga pascakemerdekaan. Wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah ini, awalnya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Mori, salah satu kerajaan tradisional berpengaruh di kawasan timur Nusantara.
Menurut laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda, pada 23 Maret 1907, Sultan dan Bangsawan Ternate menyerahkan hak kekuasaannya atas Kerajaan Mori kepada pemerintah kolonial melalui kontrak tambahan, yang kemudian disahkan pada 10 Januari 1908. Namun, sistem pemerintahan Mori kala itu dinilai tidak sesuai dengan pola administratif Belanda karena kerajaan ini memiliki dua raja yang berdaulat, yakni Raja Kamesi dari Ngusumbatu dan Raja Marunduh dari Petasia.
Untuk menyesuaikan dengan struktur kolonial, Belanda kemudian mengubah sistem tersebut dan mengangkat Raja Kamesi sebagai raja tunggal dengan status Kepala Swapraja Mori. Penetapan ini dituangkan dalam Perjanjian Pendek tanggal 25 November 1908, dan disahkan pada 6 Juni 1909.
Tak lama setelah itu, seorang pejabat kolonial bernama C. Plantingan datang ke wilayah Mori dan mulai menata sistem pemerintahan baru. Ia membagi wilayah Swapraja Mori menjadi beberapa distrik, salah satunya adalah Distrik Mori Atas, dengan ibu kota di Kampung Sampalowo. Kepala Distrik pertamanya adalah Mokole Laloasa Marunduh, yang dikenal berjasa besar membangun jembatan sepanjang 1.226 meter antara Kampung Mondowe dan Kampung Sampalowo — prestasi yang membuatnya menerima medali bintang emas dari Pemerintah Belanda.
Wilayah Distrik Mori Atas pada masa itu mencakup daerah luas seperti Wawonseru, Mosilu, Olota, Wulanderi, Doule, Molio’a, Wanga, Dolupo, hingga Belala. Namun, pada tahun 1918, dilakukan pembagian administratif baru yang memisahkan Distrik Mori Atas dan Distrik Peleru, dengan Sungai Laa sebagai batas wilayah.
Memasuki tahun 1920-an, Pemerintah Kolonial Belanda memindahkan beberapa kelompok suku Mori, termasuk Suku Wulanderi dan Suku Olota, ke wilayah pesisir seperti Bunta dan Teluk Tomori. Saat itu, Distrik Mori Atas resmi menjadi bagian dari Onderafdeling Kolonodale, Afdeling Posso, Keresidenan Manado.
Pada masa pemerintahan Mokole Gintae Kamesi (1928–1943), sektor pertanian berkembang pesat. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil kopi terbesar di bawah sistem kolonial Belanda. Kampung Lembo Ensa menjadi sentra kopi utama, sementara Kampung Topaku dikenal sebagai kampung paling tertib membayar pajak hingga menerima penghargaan kolonial.
Namun, kejayaan itu terguncang ketika tentara Jepang menduduki wilayah Mori pada 9 Maret 1942. Markas besar pasukan Jepang ditempatkan di Kampung Lembo Manente, dan rakyat Mori mengalami masa-masa kelam penuh penderitaan. Banyak tokoh lokal, termasuk Ue Lonsi dari Tomata, gugur dalam perjuangan melawan penjajah.
Kisah kepahlawanan dan mistisisme pun menghiasi masa ini. Salah satu legenda lokal menyebut Ue Mesoga dari Kampung Pandiri yang konon tidak tersentuh tentara Jepang karena memiliki kesaktian luar biasa.
Kabar kekalahan Jepang pada 23 Agustus 1945 membawa euforia kemerdekaan ke tanah Mori. Rakyat bersorak ketika lembaran-lembaran pengumuman “Jepang Kalah” dijatuhkan dari pesawat sekutu di atas kampung-kampung.
Beberapa tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan tradisional Swapraja Mori dihapuskan, dan struktur kolonial “Distrik” resmi diganti menjadi Kecamatan Mori Atas.
Berikut adalah daftar Kepala Distrik Mori Atas dari masa kolonial hingga awal kemerdekaan:
- Mokole Laloasa Marunduh (1909–1917)
- Mokole Owolu Marunduh (1917–1928)
- Mokole Gintae Kamesi (1928–1943)
- Mokole Besau Marunduh (1943–1944)
- Mokole Pirau Marunduh (1944–1945)
- Mokole Mainda Rumampuo (1945–1950)
- Mokole Hule Lapasila (1950–1952)
Kini, sejarah panjang Distrik Mori Atas menjadi bagian penting dari identitas budaya dan perjalanan pemerintahan lokal di Morowali Utara. Dari sistem kerajaan, kolonialisme, hingga kemerdekaan, Mori Atas tetap berdiri sebagai saksi sejarah yang menandai keteguhan masyarakatnya menjaga adat, tanah, dan kehormatan leluhur.
Editor : Geby Clarita Kamesi
